JAKARTA - Pemerintah Aceh kembali membuka ruang bagi masyarakat untuk menata ulang kewajiban pajak kendaraan bermotor.
Melalui perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan, Pemprov Aceh memberikan waktu tambahan bagi pemilik kendaraan yang selama ini terbebani tunggakan maupun denda administrasi.
Program ini menjadi momentum penting, terutama bagi masyarakat yang menunda pembayaran pajak akibat keterbatasan ekonomi atau faktor administratif. Dengan adanya kebijakan ini, pemilik kendaraan dapat kembali tertib pajak tanpa harus memikirkan akumulasi beban masa lalu.
Pemutihan pajak kendaraan bermotor di Aceh resmi diperpanjang hingga 30 April 2026, sehingga memberikan kesempatan lebih luas bagi wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas pembebasan yang disediakan pemerintah daerah.
Dasar Kebijakan Perpanjangan Pemutihan Pajak
Informasi mengenai perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini disampaikan melalui akun Instagram resmi @bpkaaceh pada Minggu, 4 Januari 2026.
Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa kebijakan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pajak atas Kendaraan Bermotor.
“Pemutihan pajak kendaraan bermotor diperpanjang,” tulis keterangan dalam unggahan resmi tersebut.
Perpanjangan ini menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut.
Tujuan Program Pemutihan Pajak Kendaraan
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor bukan hanya bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memberikan solusi atas permasalahan tunggakan pajak yang kerap membebani masyarakat.
Dengan penghapusan kewajiban masa lalu tertentu, pemerintah berharap pemilik kendaraan dapat kembali aktif membayar pajak secara rutin di masa mendatang.
Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu memperbarui data kendaraan bermotor, meningkatkan validitas administrasi, serta mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah.
Pemutihan Pajak Bukan Sekadar Penghapusan Denda
Pemutihan pajak kendaraan bermotor di Aceh tidak hanya sebatas penghapusan denda keterlambatan. Program ini memberikan manfaat yang lebih luas melalui beberapa bentuk pembebasan pajak yang secara langsung meringankan beban wajib pajak.
Terdapat tiga bentuk pembebasan utama yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat selama periode pemutihan berlangsung.
1. Penghapusan Seluruh Tunggakan Pokok PKB
Bentuk pembebasan pertama adalah penghapusan seluruh tunggakan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 100 persen. Kebijakan ini berlaku bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya.
Namun demikian, terdapat pengecualian untuk masa pajak tahun berjalan bagi kendaraan yang akan dimutasikan keluar dari wilayah Aceh. Untuk kategori tersebut, kewajiban pajak tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Dengan penghapusan pokok pajak ini, pemilik kendaraan tidak perlu lagi melunasi akumulasi pajak lama yang selama ini menjadi kendala utama dalam proses pembayaran.
2. Penghapusan Sanksi Administrasi dan Denda
Selain menghapus pokok tunggakan, pemerintah juga memberikan pembebasan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pembayaran pajak. Penghapusan ini berlaku sepenuhnya, baik untuk kendaraan lama maupun kendaraan baru yang baru saja terdaftar.
Kebijakan ini memberikan keuntungan signifikan, mengingat denda keterlambatan sering kali menumpuk dan menjadi alasan utama wajib pajak enggan melakukan pembayaran.
Dengan dihapuskannya denda, masyarakat hanya perlu fokus pada kewajiban pajak yang berlaku tanpa tambahan beban administratif.
3. Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan
Bentuk pembebasan ketiga adalah pembebasan atas pajak progresif kendaraan bermotor. Pajak progresif biasanya dikenakan kepada pemilik lebih dari satu kendaraan atas nama yang sama.
Melalui kebijakan ini, pemilik kendaraan baru yang sebelumnya terkena ketentuan pajak progresif dapat menikmati keringanan. Hal ini dinilai mampu mendorong masyarakat untuk melakukan balik nama atau pendaftaran kendaraan secara resmi tanpa khawatir beban pajak yang tinggi.
Manfaat Langsung bagi Masyarakat Aceh
Perpanjangan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga April 2026 memberikan sejumlah manfaat langsung bagi masyarakat. Selain meringankan beban finansial, kebijakan ini juga membuka peluang bagi pemilik kendaraan untuk kembali mematuhi aturan administrasi kendaraan bermotor.
Masyarakat yang memanfaatkan program ini dapat menghindari risiko sanksi hukum di kemudian hari, seperti penertiban kendaraan atau kendala saat pengurusan administrasi lainnya.
Dorongan Pemerintah untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak
Dengan memberikan keringanan yang cukup luas, Pemerintah Aceh berharap tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor dapat meningkat secara berkelanjutan. Setelah memanfaatkan pemutihan, wajib pajak diharapkan dapat membayar pajak tepat waktu pada tahun-tahun berikutnya.
Langkah ini juga menjadi strategi pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara kepentingan penerimaan daerah dan kondisi ekonomi masyarakat.
Batas Waktu Pemutihan Pajak Kendaraan
Pemerintah mengingatkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini hanya berlaku hingga 30 April 2026. Masyarakat diimbau untuk tidak menunda pembayaran dan segera memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum masa berlaku berakhir.
Dengan waktu yang masih tersedia, wajib pajak diharapkan dapat mempersiapkan dokumen dan menyelesaikan kewajiban pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku.
