JAKARTA - Pemerintah Indonesia memberikan kemudahan fiskal bagi barang bantuan bencana melalui regulasi terbaru.
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99 Tahun 2025, pembebasan bea masuk dan/atau cukai untuk barang hibah kini lebih jelas dan terstruktur. Aturan ini menjadi jawaban atas kebutuhan percepatan distribusi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana alam di seluruh wilayah Indonesia.
Latar Belakang Regulasi PMK 99/2025
PMK Nomor 99 Tahun 2025 diteken oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai penyederhanaan dari aturan sebelumnya, yaitu PMK Nomor 70/PMK.04/2012 dan PMK Nomor 69/PMK.04/2012.
Penyederhanaan ini bertujuan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi, mempercepat layanan kepabeanan, serta memberikan kepastian hukum bagi penerima fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau cukai.
Dengan adanya regulasi baru ini, pemerintah menekankan pentingnya mempercepat distribusi barang hibah agar bantuan dapat segera sampai ke tangan masyarakat terdampak bencana. Pembebasan ini berlaku untuk berbagai jenis barang hibah, mulai dari keperluan ibadah, sosial, budaya, hingga penanggulangan bencana.
Ruang Lingkup Barang Hibah yang Dibebaskan
Pembebasan bea masuk dan/atau cukai dalam PMK 99/2025 mencakup beberapa kategori utama:
Barang keperluan ibadah – Misalnya perlengkapan ibadah untuk umum yang digunakan oleh masyarakat.
Barang amal dan sosial – Termasuk bantuan nonkomersial yang diberikan kepada masyarakat miskin, terdampak bencana, atau lembaga sosial.
Barang kebudayaan – Untuk kegiatan yang meningkatkan hubungan antarnegara dan promosi budaya Indonesia.
Barang penanggulangan bencana – Meliputi seluruh tahapan, mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dengan cakupan yang luas ini, PMK 99/2025 memastikan barang hibah bisa digunakan secara efektif dan cepat tanpa terbebani biaya bea masuk atau cukai yang tinggi.
Pihak yang Berhak Mendapatkan Fasilitas
Pembebasan bea masuk dan/atau cukai diberikan kepada pihak-pihak tertentu, antara lain:
Badan atau lembaga non-profit yang berbasis di Indonesia.
Pemerintah pusat dan daerah.
Lembaga internasional atau lembaga asing non-pemerintah dalam kondisi tertentu.
Penerima fasilitas wajib mengajukan permohonan resmi beserta dokumen pendukung. Dokumen ini meliputi sertifikat hibah atau nota kesepahaman yang membuktikan tujuan bantuan dan status nonkomersial barang yang diimpor.
Mekanisme Pengajuan dan Proses Elektronik
Salah satu perubahan signifikan dalam PMK 99/2025 adalah pengaturan pengajuan permohonan secara elektronik. Pemohon dapat memanfaatkan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terintegrasi dengan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).
Langkah ini bertujuan mempercepat proses administrasi dan mengurangi potensi antrean di kantor bea cukai. Dengan sistem elektronik, dokumen dapat diverifikasi lebih cepat, dan pemohon dapat memperoleh persetujuan sebelum barang tiba di pelabuhan atau bandara.
Fasilitas Khusus pada Kondisi Darurat
Dalam situasi darurat bencana, PMK 99/2025 memberikan fleksibilitas tambahan. Barang hibah dapat dikeluarkan lebih awal dengan jaminan tertulis, termasuk dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mekanisme ini memungkinkan bantuan segera disalurkan tanpa menunggu proses administrasi selesai sepenuhnya.
Fasilitas ini sangat penting pada bencana skala besar seperti banjir, gempa bumi, atau letusan gunung berapi, di mana kecepatan distribusi bantuan menentukan efektivitas penanggulangan.
Dampak Positif Bagi Penanggulangan Bencana
Penerapan PMK 99/2025 diharapkan memberikan beberapa manfaat penting, antara lain:
Percepatan distribusi bantuan – Barang hibah dapat langsung disalurkan tanpa menunggu biaya bea masuk dibayarkan.
Efisiensi anggaran pemerintah – Pemerintah tidak perlu menanggung biaya tambahan untuk administrasi impor barang bantuan.
Transparansi dan kepastian hukum – Prosedur elektronik dan dokumen resmi memastikan barang hibah digunakan sesuai tujuan.
Fasilitas untuk seluruh tahapan bencana – Dari prabencana hingga rekonstruksi, pembebasan bea masuk mendukung semua fase penanggulangan.
Dengan demikian, bantuan dapat lebih cepat sampai ke masyarakat terdampak, memperkecil kerugian ekonomi dan sosial akibat bencana.
Sinergi Antar-Lembaga dalam Implementasi
Keberhasilan PMK 99/2025 tidak hanya tergantung pada Bea dan Cukai, tetapi juga pada koordinasi dengan berbagai pihak:
BNPB – Memberikan jaminan tertulis untuk pengeluaran barang dalam kondisi darurat.
Kementerian dan Lembaga terkait – Menyampaikan rekomendasi untuk permohonan barang hibah.
Pemerintah daerah – Memastikan distribusi barang hibah sampai ke tingkat lokal.
Sinergi ini menjadi kunci agar bantuan bencana tidak terhambat oleh birokrasi dan tepat sasaran.
Contoh Implementasi Fasilitas
Dalam praktiknya, misalnya ketika terjadi bencana banjir di beberapa wilayah Indonesia, barang hibah seperti obat-obatan, pakaian, makanan siap saji, serta tenda darurat dapat diimpor tanpa bea masuk. Dengan jaminan tertulis dari BNPB, barang dapat langsung dikirim ke lokasi terdampak untuk digunakan masyarakat.
Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan efektivitas regulasi baru, sekaligus menekankan komitmen pemerintah terhadap penanggulangan bencana.
PMK Nomor 99 Tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat distribusi bantuan bencana dan mendukung kegiatan sosial, ibadah, dan budaya. Dengan adanya fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau cukai, diharapkan:
Bantuan dapat disalurkan lebih cepat dan tepat sasaran.
Proses administrasi lebih efisien melalui sistem elektronik SINSW.
Pemerintah dan lembaga non-profit dapat fokus pada distribusi dan pemulihan masyarakat terdampak.
Regulasi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kepastian hukum, efisiensi, dan kemanusiaan, sehingga sektor bantuan kemanusiaan di Indonesia semakin terstruktur dan profesional.